PANGKAL PINANG – Peningkatan kualitas pelayanan publik menuntut penyelenggara layanan untuk tidak hanya menetapkan standar, tetapi juga memastikan bahwa standar tersebut relevan dengan kebutuhan penerima layanan. Evaluasi secara berkala, keterbukaan terhadap kritik, serta pelibatan pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Berangkat dari komitmen tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan BKPSDMD, Rabu (18/11/2026). Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini dibuka langsung oleh Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dora Wardani, dari Kantor BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Air Itam, Pangkal Pinang.
Forum ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara pelayanan dengan para penerima layanan dan unsur akademisi untuk membahas, menguji, serta memperoleh masukan terhadap penyelenggaraan layanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur. Pelaksanaannya juga merupakan bagian dari upaya BKPSDMD memastikan pelayanan yang diberikan senantiasa adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pengguna.
Saat ini, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 49 jenis layanan yang standar pelayanannya telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 103.3/015/BKPSDMD/2026. Standar tersebut menjadi landasan dalam memberikan kepastian mengenai prosedur, persyaratan, jangka waktu, serta mekanisme pelayanan yang jelas, terukur, transparan, dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Dora Wardani menegaskan bahwa penetapan standar pelayanan tidak boleh berhenti sebagai pemenuhan aspek administratif, melainkan harus diikuti evaluasi dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Menurutnya, kualitas pelayanan hanya dapat terjaga apabila penyelenggara bersedia mendengar dan merespons kebutuhan serta harapan penerima layanan.
“Forum Konsultasi Publik ini merupakan salah satu bentuk komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur,” ujar Dora.
Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017, forum tersebut secara khusus membahas dan menguji sembilan jenis layanan dari keseluruhan 49 layanan yang diselenggarakan BKPSDMD. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai kesesuaian standar pelayanan dengan praktik penyelenggaraan di lapangan.
Dora berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan formalitas untuk memenuhi ketentuan regulasi, tetapi benar-benar menghasilkan dialog yang terbuka, konstruktif, dan produktif. Ia juga menekankan pentingnya memberikan pemahaman kepada penerima layanan mengenai jenis layanan, persyaratan, prosedur, jangka waktu, hingga mekanisme pelayanan yang tersedia.
“Kami sangat mengharapkan masukan, saran, kritik, maupun rekomendasi dari seluruh peserta terhadap penyelenggaraan layanan yang selama ini telah kami laksanakan. Kami menyadari bahwa dalam praktik pelayanan publik mungkin masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki,” ungkapnya.
Keterlibatan unsur akademisi turut menjadi bagian penting dalam forum ini. Dua akademisi yang diundang, yakni Dr. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Dr. Hamdan, S.Pd., M.M., dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pertiba, diharapkan dapat memberikan perspektif keilmuan yang objektif, kritis, dan relevan sebagai bahan evaluasi.
Seluruh saran dan rekomendasi yang disampaikan peserta akan menjadi perhatian BKPSDMD untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hasil konsultasi tidak berhenti pada diskusi, tetapi dapat menjadi dasar penyempurnaan standar maupun implementasi pelayanan secara konkret.
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini, BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk membangun tata kelola pelayanan yang semakin terbuka, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan kualitas birokrasi melalui pelayanan kepegawaian yang profesional, terukur, dan berintegritas.
Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan setiap bidang yang menyediakan layanan, yakni Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lia Meyana; Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi Kepegawaian, dan Kompetensi ASN, Irsan Saputra; Kepala Subagian Umum, Ade Sumarli; Ketua Tim Kerja Kepangkatan, Defia Yunita, dan Ketua Tim Kerja Disiplin dan Penilaian Kinerja Aparatur, Wuri Handayani. Para peserta berasal dari perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 4 reads




