PANGKAL PINANG - Transformasi digital pemerintahan tidak cukup diwujudkan melalui pengembangan teknologi dan digitalisasi layanan. Lebih dari itu, diperlukan Aparatur Sipil Ne gara (ASN) yang mampu mengolah informasi, membaca persoalan secara komprehensif, serta menggunakan data sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan. Kualitas tata kelola pemerintahan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh ketepatan keputusan yang dihasilkan dari pemanfaatan data.
Perspektif tersebut menjadi pokok pembahasan dalam webinar bertajuk “Smart ASN, Smart Government: Pemanfaatan Satu Data Indonesia untuk Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti pada Perangkat Daerah”. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dora Wardani, hadir sebagai keynote speaker untuk menyampaikan perspektif mengenai pentingnya penguatan kompetensi ASN dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan berbasis data.
Dalam paparannya, Dora menegaskan bahwa konsep Smart Government tidak boleh dipersempit hanya pada penggunaan aplikasi, sistem informasi, infrastruktur jaringan, maupun digitalisasi pelayanan. Teknologi, menurutnya, hanyalah instrumen. Keberhasilan transformasi pemerintahan justru sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikan dan memanfaatkannya. Karena itu, Smart Government harus dibangun seiring dengan terwujudnya Smart ASN yang kompeten, adaptif, dan memiliki kemauan untuk terus belajar serta berinovasi.
Ia menjelaskan, ASN cerdas bukan sekadar aparatur yang mampu menggunakan teknologi digital, melainkan individu yang dapat memanfaatkan teknologi, informasi, dan data untuk menyelesaikan persoalan, menghasilkan inovasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan pola kerja menjadi kebutuhan mendesak agar aparatur tidak lagi hanya mengandalkan rutinitas, kebiasaan, atau pengalaman masa lalu, tetapi mampu mengidentifikasi masalah, menganalisis informasi, dan menentukan alternatif penyelesaian berdasarkan kondisi faktual.
“ASN ke depan tidak cukup hanya bekerja berdasarkan kebiasaan, rutinitas, atau pengalaman masa lalu. ASN harus mampu memahami permasalahan secara komprehensif, membaca data, menganalisis informasi, mengidentifikasi alternatif solusi, dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi serta kebutuhan yang sebenarnya,” tegas Dora.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pendekatan evidence-based decision making atau pengambilan keputusan berbasis bukti dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Mulai dari perencanaan pembangunan, penetapan prioritas program, pengalokasian anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi kinerja, seluruhnya membutuhkan dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini tidak mengesampingkan pengalaman maupun pertimbangan pimpinan, tetapi memperkuatnya dengan informasi yang valid sehingga keputusan lebih objektif dan tepat sasaran.
Dalam konteks tersebut, kebijakan Satu Data Indonesia menjadi salah satu instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola data pemerintah. Melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, dan data induk, kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi fragmentasi informasi antarlembaga maupun perangkat daerah. Ketersediaan data yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat koordinasi, menyelaraskan perencanaan, serta memberikan gambaran yang lebih utuh bagi pimpinan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan.
Dora mengingatkan bahwa implementasi Satu Data Indonesia bukan semata-mata tanggung jawab perangkat daerah yang menangani teknologi informasi atau pengelola data. Setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan, mengelola, menjaga kualitas, memperbarui, dan memanfaatkan data sesuai tugas dan fungsinya. Kualitas keputusan pemerintah, menurutnya, sangat dipengaruhi oleh kualitas data yang dihasilkan dan digunakan oleh seluruh unsur organisasi pemerintahan.
Sebagai contoh konkret, Dora mengangkat pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Data ASN yang selama ini memuat informasi jumlah pegawai, pangkat, jabatan, pendidikan, usia, dan masa kerja seharusnya tidak berhenti sebagai basis administrasi kepegawaian. Data tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk memetakan kesesuaian jumlah dan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi, mengidentifikasi kesenjangan kompetensi, serta menentukan prioritas pengembangan kapasitas aparatur sesuai tuntutan jabatan dan arah pembangunan daerah.
Dengan pemanfaatan data secara tepat, kebijakan pengembangan kompetensi ASN dapat beralih dari pendekatan kegiatan rutin menuju intervensi yang lebih terukur dan berbasis kebutuhan organisasi. Analisis tersebut juga menjadi landasan dalam mempersiapkan aparatur menghadapi perubahan teknologi, dinamika pelayanan publik, dan tantangan organisasi pada masa mendatang. Dengan demikian, setiap program pengembangan sumber daya manusia diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja organisasi dan pembangunan daerah.
Namun, transformasi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kualitas dan konsistensi data, keterbatasan integrasi sistem, kapasitas sumber daya manusia, hingga budaya kerja dan komitmen berbagi informasi. Aspek keamanan informasi, perlindungan data pribadi, serta kewenangan akses juga harus menjadi perhatian. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan kompetensi digital, kemampuan analitis, pola pikir kritis, kolaborasi lintas perangkat daerah, serta budaya belajar berkelanjutan. Pembelajaran melalui webinar, diskusi, mentoring, coaching, dan berbagai metode digital lainnya perlu diarahkan tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kinerja.
Menutup paparannya, Dora menekankan bahwa keberhasilan mewujudkan Smart ASN dan Smart Government membutuhkan komitmen bersama, mulai dari kepemimpinan yang mendorong penggunaan data, perangkat daerah dengan tata kelola data yang baik, hingga ASN yang profesional dan adaptif terhadap perubahan. Ia berharap webinar tersebut menjadi momentum untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjadikan data sebagai dasar pengambilan keputusan, memperkuat kolaborasi, dan mengoptimalkan teknologi untuk memperbaiki kualitas kerja serta pelayanan publik.
“Smart ASN bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi tentang kemampuan menghadirkan solusi. Smart Government bukan hanya tentang digitalisasi sistem, tetapi tentang bagaimana pemerintah mampu mengambil keputusan yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
Webinar yang diikuti oleh 5.416 peserta menghadirkan 2 (dua) narasumber, yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eko Sentosa dan Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ridho Ilahi.
- 1 read




